Pemerintah Harus Bertindak Tegas terhadap Provokasi Separatis AMP KK Surabaya
Westnoken, Jayapura – Rencana provokasi yang dilakukan oleh Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota (AMP KK) Surabaya dengan menggelar peringatan “Hari Aneksasi Papua” merupakan bentuk nyata dari aktivitas separatisme yang terus disamarkan dengan atribut-atribut akademik. AMP KK bukanlah representasi dari gerakan mahasiswa ilmiah, melainkan sebuah kelompok yang secara ideologis berpihak pada gerakan separatis Papua merdeka. Kegiatan mereka bukan sekadar diskusi intelektual, namun sebuah upaya sistematis untuk mengaburkan fakta sejarah dan menghasut perpecahan di kalangan generasi muda Papua di perantauan. Hal ini sangat berbahaya karena dapat menciptakan distorsi sejarah dan memupuk kebencian terhadap bangsa sendiri.
Provokasi “Hari Aneksasi Papua” yang mereka suarakan pada tanggal 1 Mei adalah manipulasi sejarah yang tidak memiliki dasar hukum yang sah. Padahal, tanggal tersebut merupakan momen penting dalam sejarah integrasi Papua ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang diawali melalui Perjanjian New York 1962 dan dikukuhkan dengan Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) tahun 1969 yang didukung oleh mayoritas masyarakat Papua. Penyebaran informasi yang menyebutkan 1 Mei sebagai hari aneksasi adalah propaganda yang menyesatkan dan harus dilawan dengan pendekatan akademik yang objektif serta literasi sejarah yang benar. Mereka berusaha menciptakan narasi tandingan yang justru mengingkari aspirasi mayoritas rakyat Papua yang memilih untuk menjadi bagian dari Indonesia.
Pemerintah dan institusi pendidikan tinggi harus bersikap tegas terhadap keberadaan AMP dan agenda-agenda separatis yang mereka usung. Kampus seharusnya menjadi ruang belajar, bukan panggung agitasi politik yang memecah belah bangsa. Mahasiswa Papua yang sejatinya datang untuk menuntut ilmu demi membangun tanah kelahirannya, tidak seharusnya diseret ke dalam pusaran ideologi separatis yang justru merusak masa depan mereka sendiri. Sudah saatnya dilakukan pemisahan tegas antara mahasiswa Papua yang ingin maju, belajar, dan berkontribusi bagi pembangunan Papua, dengan mereka yang memilih jalan perlawanan ideologis terhadap kedaulatan negara.
Papua adalah bagian yang sah dan tidak terpisahkan dari Indonesia. Pemerintah terus menunjukkan komitmen nyata dalam membangun Papua, mulai dari pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat adat. Kesetaraan dengan wilayah lain di Indonesia menjadi tujuan utama dari pendekatan pembangunan di tanah Papua. Tidak hanya itu, pendekatan humanis, dialog, dan pelibatan masyarakat lokal menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam memastikan bahwa Papua tidak hanya menjadi bagian administratif dari Indonesia, tetapi juga bagian integral yang maju dan sejahtera bersama daerah lainnya.
Provokasi AMP KK Surabaya bukan hanya mengancam harmoni antar-anak bangsa, tetapi juga mencederai semangat persatuan yang telah dirajut dengan susah payah. Rencana aksi mereka di asrama mahasiswa, depan Gedung Grahadi, atau kantor Polda Jawa Timur—yang juga diikuti oleh kelompok AMP di kota-kota studi lainnya—adalah skenario untuk menciptakan persepsi bahwa Papua terpisah dari Indonesia. Ini adalah langkah yang harus dicegah. Aparat keamanan dan pemerintah daerah harus bersikap tegas namun humanis, menjaga agar ruang demokrasi tidak dibajak untuk menyebarkan paham separatis. Indonesia adalah rumah bersama, dan setiap provokasi yang mencoba memecah belah harus dilawan demi masa depan Papua yang damai, maju, dan sejahtera dalam bingkai NKRI.