Propaganda OPM Putar Balikkan Fakta Pembunuhan Pilot Helikopter Glen Malcolm Conning
Westnoken Jakarta – Organisasi Papua Merdeka (OPM) telah lama dikenal sebagai kelompok separatis yang kerap menggunakan propaganda untuk memutarbalikkan fakta demi kepentingan mereka sendiri. Kasus pembunuhan Pilot Helikopter Mr. Glen Malcolm Conning warga negara Selandia Baru, yang terjadi pada 5 Agustus 2024 di Distrik Alama, Kabupaten Timika, Papua Tengah adalah salah satu contoh nyata bagaimana OPM mencoba mengaburkan kebenaran dengan tuduhan yang tidak berdasar. Dalam pernyataannya, Juru Bicara Sebby Sambom melalui BBC mengakui OPM telah membunuh pilot Helikopter Mr. Glen Malcolm Conning karena dianggap sebagai mata-mata yang memasuki wilayah konflik bersenjata atau zona perang TPNPB-OPM, alasan tersebut yang selalu digunakan OPM untuk membunuh masyarakat, namun kemudian Sebby Sambom merubah pernyataannya dengan menuding TNI/Polri “melakukan pembohongan publik” bahwa pembunuhan pilot helikopter asal Selandia Baru adalah sudah diskenariokan oleh militer dan polisi Indonesia itu sendiri.
Tindakan OPM yang mencoba menyebarkan narasi propaganda bahwa TPNPB-OPM tidak mungkin melakukan pembunuhan terhadap Pilot Conning karena mengaku menjunjung tinggi prinsip-prinsip kemanusiaan adalah omong kosong belaka. Sejarah telah mencatat, OPM kerap kali terlibat dalam serangkaian insiden kekerasan yang justru menunjukkan bahwa mereka sangat kejam, sadis dan tidak berperikemanusiaan. Dari pembunuhan warga sipil hingga serangan terhadap aparat keamanan TNI-Polri, OPM telah menunjukkan bahwa mereka adalah pelanggar HAM berat sesungguhnya yang terus mengancam keamanan di Papua.
Tuduhan bahwa Indonesia menggunakan kekerasan sebagai alat untuk menekan aspirasi kemerdekaan Papua adalah bagian dari propaganda yang sengaja diciptakan oleh OPM. Faktanya, konflik di Papua tidak sesederhana yang mereka gambarkan. Konflik ini melibatkan berbagai faktor kompleks, termasuk adanya upaya separatisme bersenjata yang jelas-jelas mengancam integritas nasional Indonesia. Respons pemerintah dalam menghadapi gerakan separatis ini adalah untuk melindungi kedaulatan negara dan menjaga keamanan seluruh rakyat Indonesia, termasuk masyarakat Papua.
Klaim OPM memperjuangkan kemerdekaan Papua telah menjadi ancaman bagi stabilitas sosial-keamanan di wilayah tersebut. Serangkaian tindakan kekerasan yang mereka lakukan, mulai dari pembunuhan hingga penculikan telah merugikan berbagai pihak, tidak hanya OAP akan tetapi juga pekerja asing yang berada di wilayah itu. Tuduhan OPM bahwa Pemerintah Indonesia tidak akan melindungi pekerja asing di Papua Barat adalah upaya untuk menciptakan ketakutan dan ketidakpercayaan serta menghambat pembangunan yang dilakukan Pemerintah Indonesia demi kesejahteraan masyarakat Papua.
OPM harus diakui sebagai pelanggar HAM berat sesungguhnya yang telah menyebabkan penderitaan bagi banyak orang di Papua. Kekejaman dan ketidakberperikemanusiaan mereka tidak sesuai dengan klaim perjuangan politik mereka. Oleh karena itu, sudah saatnya OPM ditumpas dari tanah Papua agar keamanan dan ketertiban di wilayah Papua dapat terjaga. Aparat keamanan TNI-Polri memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas dan melindungi rakyat Papua dari ancaman kelompok separatis ini. Dukungan seluruh elemen masyarakat Papua juga sangat penting dalam membantu keberhasilan operasi pengamanan dan pemberantasan OPM oleh militer Indonesia agar masyarakat sipil maupun Prajurit TNI-Polri tidak terus menjadi korban kebiadaban OPM..