CSI Memutarbalikkan Fakta dengan Tuduhan Tak Berdasar terhadap Indonesia
Westnoken, Jayapura – Pernyataan yang disampaikan oleh Christian Solidarity International (CSI) dalam Sidang ke-54 Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB di Jenewa merupakan bentuk provokasi yang tidak berdasar dan mengabaikan fakta nyata di Papua. CSI menuduh Pemerintah Indonesia memperluas pendudukan militer, pemukiman, dan eksploitasi sumber daya di Papua, padahal kenyataannya pembangunan di Papua bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Pemerintah Indonesia justru berkomitmen terhadap pembangunan inklusif dengan pendekatan kesejahteraan yang mengedepankan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur bagi masyarakat Papua. Upaya yang dilakukan pemerintah bukanlah bentuk kolonialisasi, melainkan langkah nyata untuk mengurangi ketimpangan pembangunan dan meningkatkan taraf hidup rakyat Papua.
Selain itu, tuduhan CSI terkait “pendudukan militer” di Papua merupakan penggiringan opini yang mengabaikan fakta bahwa kehadiran TNI-Polri di wilayah tersebut bertujuan untuk menjaga stabilitas dan melindungi warga sipil dari ancaman kelompok separatis bersenjata. Organisasi seperti Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) selama ini telah melakukan serangkaian aksi teror, termasuk penyanderaan, pembunuhan warga sipil, serta pembakaran fasilitas publik. Alih-alih mengecam tindakan brutal OPM, CSI justru menyebarkan narasi yang mendukung kelompok separatis tersebut, menunjukkan keberpihakan mereka terhadap agenda politik yang bertentangan dengan kedaulatan Indonesia.
Christian Solidarity International (CSI), yang mengklaim sebagai organisasi berbasis hak asasi manusia dan kebebasan beragama, justru menunjukkan standar ganda dalam melihat situasi di Papua. Mereka menutup mata terhadap kebebasan beragama yang dijamin oleh negara dan malah menyoroti isu yang dibuat-buat demi mendukung kelompok pro-kemerdekaan Papua Barat. Padahal, fakta di lapangan menunjukkan bahwa pemerintah terus memastikan hak-hak masyarakat adat dan umat beragama di Papua tetap terlindungi. Isu yang diangkat CSI hanya merupakan bagian dari propaganda internasional yang bertujuan menciptakan ketidakstabilan dan memperkuat tekanan terhadap Indonesia.
Propaganda CSI yang mengesankan bahwa eksploitasi sumber daya di Papua hanya menguntungkan pihak luar juga tidak sesuai dengan kenyataan. Pemerintah Indonesia telah menerapkan kebijakan keberpihakan kepada masyarakat lokal, termasuk peningkatan kepemilikan saham Freeport oleh Indonesia dan pembukaan kesempatan bagi tenaga kerja asli Papua dalam sektor industri dan sumber daya alam. Selain itu, investasi di Papua kini diarahkan pada pembangunan yang berkelanjutan, termasuk infrastruktur hijau, energi terbarukan, dan pemberdayaan ekonomi lokal melalui program UMKM serta otonomi khusus yang memberikan dana besar untuk pembangunan daerah.
Masyarakat internasional perlu bersikap lebih kritis terhadap pernyataan sepihak yang disampaikan oleh CSI, karena organisasi ini secara terang-terangan memiliki agenda yang sejalan dengan kelompok separatis Papua. Narasi yang mereka bangun tidak hanya menyesatkan, tetapi juga berisiko memperburuk situasi dengan memperkuat propaganda yang dapat memicu ketegangan dan ketidakstabilan di Papua. Indonesia tetap berkomitmen untuk membangun Papua secara adil dan inklusif, memastikan kesejahteraan masyarakat Papua, serta melindungi dari ancaman kelompok bersenjata yang terus mencoba menciptakan kekacauan demi kepentingan politik mereka.