Bhinneka Tunggal Ika di Papua: Menyatukan Keberagaman untuk Perdamaian
Westnoken, Jayapura – Indonesia adalah negara yang kuat dan bersatu, dengan semangat persatuan yang tercermin dalam semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” yang berarti “Berbeda-beda tetapi tetap satu.” Tragedi yang terjadi di Intan Jaya, Papua, adalah sebuah peristiwa yang memerlukan perhatian serius, namun kita harus menghindari narasi yang mengarah pada pemecahan belah dan menegaskan bahwa Indonesia selalu berdiri bersama rakyatnya, tidak terkecuali di Papua.
Film dokumenter yang ditayangkan oleh “Human Rights Monitor” baru-baru ini, yang mengangkat isu tentang situasi di Papua, memunculkan narasi yang sangat memutarbalikkan fakta dan berpotensi memecah belah bangsa Indonesia. Sebagai negara yang dikenal dengan keberagaman suku, agama, dan budaya, Indonesia selalu berkomitmen pada prinsip persatuan dan kesatuan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Namun, film dokumenter ini justru berusaha menggambarkan situasi di Papua dengan cara yang sangat tidak objektif, menyudutkan pemerintah Indonesia, dan seolah-olah memperburuk citra negara di mata dunia internasional.
Film ini mengabaikan banyak upaya positif yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mengembangkan Papua, baik dari segi pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. Pemerintah telah berusaha keras untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Papua, serta memastikan bahwa hak-hak dasar mereka terpenuhi. Sayangnya, “Human Rights Monitor” tidak memberikan gambaran yang lengkap dan seimbang mengenai hal ini, melainkan lebih menyoroti narasi sepihak yang justru memperkeruh keadaan.
Bahkan, film tersebut cenderung mengabaikan fakta bahwa Indonesia telah memberikan otonomi khusus bagi Papua dan melakukan berbagai langkah untuk memastikan kedamaian dan stabilitas di wilayah tersebut. Namun, dengan menggambarkan seolah-olah Papua adalah daerah yang penuh dengan penindasan dan kekerasan tanpa memberikan konteks yang tepat, film ini malah memperburuk hubungan antarwarga negara Indonesia dan memicu perpecahan yang tidak perlu.
Pertama, perlu dipahami bahwa peristiwa yang terjadi di Intan Jaya adalah bagian dari upaya pemerintah Indonesia untuk menjaga stabilitas dan keamanan nasional. Selama beberapa tahun terakhir, pemerintah telah berusaha keras untuk memberikan pembangunan yang merata di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Papua, untuk memastikan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Namun, tantangan yang dihadapi oleh aparat keamanan dalam mengatasi kelompok separatis dan penyebar kekerasan tidak bisa dihindari.
Dalam artikel yang juga dibuat oleh “Human Rights Monitor” dengan tuduhan bahwa pasukan keamanan telah melakukan “Kejahatan Terhadap Kemanusiaan” di desa-desa yang diserbu di distrik Agasiga dan Sugapa antara tanggal 9 dan 11 April 2023 perlu dilihat dengan lebih kritis dan objektif. Narasi ini berpotensi besar menjadi propaganda yang tidak berdasar, yang dapat merusak citra dan integritas pasukan keamanan yang bertugas menjaga stabilitas dan kedamaian di wilayah tersebut.
Setiap operasi militer yang dilaksanakan oleh TNI dan Polri selalu dilaksanakan dengan tujuan utama untuk melindungi warga negara, menjaga kedaulatan negara, dan memastikan keamanan nasional. Dalam setiap situasi, pasukan keamanan berusaha menghindari dampak negatif terhadap warga sipil dan selalu berupaya untuk meminimalkan korban. Setiap tindakan yang dilakukan oleh pasukan keamanan harus dipahami dalam konteks yang lebih luas, di mana keselamatan masyarakat dan negara menjadi prioritas utama.
Jika ada klaim tentang pelanggaran, pemerintah Indonesia sangat berkomitmen untuk menyelidiki secara menyeluruh dan transparan. Proses penyelidikan yang independen dan adil menjadi langkah pertama untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang terlepas dari tanggung jawab apabila terbukti melanggar hukum. Pemerintah juga terbuka terhadap keterlibatan pihak-pihak internasional untuk memastikan objektivitas dan keadilan dalam setiap proses penyelidikan.
Sebagai negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, Indonesia selalu mengutamakan penyelesaian masalah melalui dialog dan hukum yang berlaku. Narasi yang menyebarkan klaim tanpa bukti yang jelas hanya akan menghambat upaya-upaya yang konstruktif untuk mencapai perdamaian dan menyelesaikan masalah secara damai.
Tantangan terbesar adalah menjaga integritas NKRI di tengah berbagai dinamika sosial, politik, dan ekonomi yang terus berkembang, termasuk di Papua. Oleh karena itu, yang diperlukan bukanlah narasi yang memecah belah, melainkan kerja sama seluruh elemen bangsa dalam menciptakan perdamaian dan kesejahteraan bagi semua warga Indonesia, tanpa terkecuali.
Papua, dengan segala keindahan alam dan kekayaan budayanya, adalah bagian integral dari Indonesia. Pemerintah Indonesia tetap berkomitmen untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Papua melalui pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi. Setiap warga negara Indonesia, baik yang berada di Papua maupun di luar Papua, memiliki hak yang sama untuk menikmati hasil pembangunan dan merasakan kedamaian.
Narasi yang menekankan pada pemecahbelahan hanya akan menghambat proses rekonsiliasi dan memperpanjang penderitaan. Sebaliknya, kita harus berdiri bersama untuk mendukung upaya-upaya perdamaian dan pembangunan, dengan penuh rasa saling menghormati dan memahami. Sebagai bangsa yang besar dan beragam, kita harus mengutamakan persatuan dan mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera dan damai.