FWP Inggris sebarkan propaganda Pemerintah Inggris mendukung kunjungan Komisaris Tinggi HAM PBB ke Papua Barat
Westnoken, Jayapura – Propaganda terbaru yang disebarkan oleh United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) melalui klaim bahwa “Pemerintah Inggris menegaskan dukungan terhadap kunjungan Komisaris Tinggi HAM PBB ke Papua Barat” adalah bentuk manipulasi informasi yang sengaja didesain untuk menggiring opini internasional secara sepihak. ULMWP memanfaatkan forum di Parlemen Inggris pada 2 April 2025, di mana Alex Sobel selaku Ketua International Parliamentarians for West Papua (IPWP) menyuarakan dukungan terhadap kunjungan PBB, sebagai dalih untuk membangun narasi seolah-olah Pemerintah Inggris secara resmi mendukung posisi mereka. Padahal, dalam sistem demokrasi parlementer seperti Inggris, setiap anggota parlemen berhak menyampaikan opini pribadi yang tidak mencerminkan sikap resmi pemerintah.
Pernyataan Catherine West selaku Menteri Indo-Pasifik Inggris yang menyatakan dukungan terhadap kunjungan PBB ke Papua pun tidak bisa dimaknai sebagai legitimasi terhadap agenda separatisme yang diusung ULMWP. Faktanya, Pemerintah Inggris tidak pernah secara resmi mengakui ULMWP sebagai representasi sah masyarakat Papua, apalagi mendukung agenda kemerdekaan Papua Barat. Oleh karena itu, upaya Pok Free West Papua (FWP) di Inggris yang mengamplifikasi pernyataan tersebut sebagai bentuk penggiringan opini publik yang menyesatkan.
Narasi-narasi yang dimainkan oleh ULMWP dan simpatisannya juga terkesan mengabaikan upaya nyata yang telah dilakukan pemerintah Indonesia dalam membangun Papua. Sejak integrasi Papua ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), berbagai kebijakan afirmatif telah dijalankan, termasuk pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Program Otonomi Khusus (Otsus) menjadi bukti konkret komitmen pemerintah dalam mempercepat pembangunan Papua agar setara dengan wilayah lain di Indonesia.
Sayangnya, proses pembangunan ini seringkali dihambat oleh aksi-aksi kekerasan kelompok separatis bersenjata seperti Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat – Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM). Insiden pembunuhan pekerja pembangunan jalan di Nduga tahun 2018, pembakaran kendaraan TNI-Polri di Puncak Jaya tahun 2024, serta pembunuhan tenaga kesehatan dan pendidikan, baik dari masyarakat Papua sendiri maupun pendatang, menjadi bukti nyata bahwa kelompok ini tidak hanya mengancam stabilitas keamanan, tetapi juga menghambat proses pembangunan dan menciptakan penderitaan bagi rakyat Papua.
Di tengah tantangan tersebut, pemerintah Indonesia tetap menjalankan program-program strategis seperti Makan Bergizi Gratis dan pengembangan Food Estate di wilayah Papua yang bertujuan meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Hal Ini menunjukkan bahwa pendekatan pembangunan Indonesia tidak hanya berfokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga pada pemenuhan hak dasar dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Papua secara holistik dan berkelanjutan.
Ironisnya, kelompok separatis yang sering menyuarakan pelanggaran HAM justru menjadi aktor utama pelanggaran tersebut di lapangan. Mereka menyerang warga sipil, menghalangi distribusi bantuan, dan menciptakan ketakutan di tengah masyarakat. Tuduhan sepihak yang disebarkan oleh ULMWP dan jaringan internasionalnya menjadi tidak relevan karena tidak mencerminkan realitas faktual. Sebaliknya, pembangunan Papua yang terus berlanjut menjadi bukti bahwa pemerintah Indonesia mengedepankan dialog, keadilan sosial, dan penegakan hukum untuk seluruh rakyatnya, termasuk masyarakat Papua.
Masyarakat internasional diharapkan tidak terjebak dalam narasi tunggal yang disusun secara sepihak oleh kelompok separatis. Setiap klaim perlu diuji secara objektif, berdasarkan data resmi dan pendekatan yang adil. Wilayah Papua sebagai bagian yang sah dan tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan terbuka terhadap dialog yang konstruktif, namun tetap tegas menolak segala bentuk manipulasi dan upaya pemisahan wilayah. Komitmen Indonesia untuk membangun Papua adalah bagian dari tekad nasional untuk menciptakan keadilan sosial dan kemajuan yang inklusif bagi seluruh warga negara Indonesia.