Herman Wainggai Klaim Papua Merdeka, Pemerintah Tunjukkan Bukti Nyata Pembangunan di Papua.
Westnoken, Jakarta – Pernyataan Herman Wainggai yang mengatakan bahwa Papua Barat siap merdeka dengan konstitusi, simbol negara, dan struktur pemerintahan sendiri adalah bentuk propaganda menyesatkan yang tidak memiliki dasar hukum internasional, apalagi dukungan nyata dari rakyat Papua. Klaim tentang adanya konstitusi dengan 163 pasal dan dukungan 99,99% rakyat Papua hanyalah angan-angan politik yang dipaksakan. Proklamasi 14 Desember 1988 yang sering dijadikan dasar perjuangan kemerdekaan Papua juga tidak pernah diakui oleh dunia internasional, termasuk PBB, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum apa pun. Ini sangat berbeda dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia tahun 1945 yang mendapatkan pengakuan internasional. Kenyataannya, Papua secara sah menjadi bagian dari Indonesia melalui Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) tahun 1969 yang diawasi langsung oleh PBB dan menunjukkan bahwa mayoritas rakyat Papua memilih bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Upaya untuk memutarbalikkan sejarah semakin tidak masuk akal ketika Herman Wainggai menggambarkan perjuangan kelompok separatis bersenjata sebagai perjuangan damai dan intelektual. Fakta di lapangan justru menunjukkan sebaliknya. Kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat – Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) telah menyebar teror kepada warga sipil, membunuh guru, tenaga kesehatan, pekerja pembangunan jalan, aparat keamanan, bahkan anak-anak yang tidak berdosa. Mereka juga membakar sekolah, gereja, rumah warga, dan fasilitas umum lainnya. Tindakan kekerasan ini jelas tidak mencerminkan perjuangan yang mulia, karena hanya menimbulkan rasa takut dan penderitaan bagi rakyat Papua sendiri. Ironisnya, Herman Wainggai yang tinggal aman di luar negeri terus memprovokasi rakyat Papua tanpa pernah merasakan langsung dampak dari konflik bersenjata yang ditimbulkan oleh kelompoknya.
Sementara itu, Pemerintah Indonesia justru menunjukkan kepedulian nyata terhadap kemajuan dan kesejahteraan Papua. Berbagai pembangunan infrastruktur terus dilakukan, mulai dari jalan Trans Papua, jembatan, bandara internasional di Wamena, Nabire, dan Sentani, hingga pelabuhan modern yang memperlancar distribusi barang dan mobilitas warga. Pemerintah juga membangun stadion besar seperti Stadion Lukas Enembe bertaraf internasional yang menjadi kebanggaan masyarakat Papua, serta Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Skouw yang tidak hanya menjaga wilayah perbatasan, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Semua pembangunan ini membuktikan bahwa Papua bukan daerah yang dilupakan, tetapi justru menjadi bagian penting dari Indonesia.
Di bidang pendidikan dan kesehatan, pemerintah mengalokasikan dana Otonomi Khusus (Otsus) dalam jumlah besar. Program beasiswa ADik telah membuka kesempatan bagi ribuan pelajar Papua untuk menempuh pendidikan tinggi di universitas-universitas terbaik di Indonesia. Pemerintah juga membangun rumah sakit, mengirim tenaga medis hingga ke daerah terpencil, dan menjalankan berbagai program kesehatan untuk masyarakat. Salah satunya adalah program Makan Bergizi Gratis untuk anak sekolah dan ibu hamil, yang bertujuan membentuk generasi Papua yang sehat dan cerdas. Semua ini merupakan wujud nyata perhatian negara terhadap pembangunan manusia di Papua.
Selain itu, Papua juga ikut serta dalam program strategis nasional seperti Food Estate yang bertujuan meningkatkan ketahanan pangan dan memberdayakan masyarakat adat melalui pertanian berkelanjutan. Pemerintah juga aktif mendorong pertumbuhan UMKM lokal dengan pelatihan, akses modal, dan pendampingan agar ekonomi masyarakat Papua terus berkembang dan mandiri. Ini semua menunjukkan bahwa pembangunan di Papua tidak hanya sebatas fisik, tetapi juga menyentuh aspek sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat secara menyeluruh.
Dengan semua pencapaian dan perhatian tersebut, sudah sangat jelas bahwa Papua adalah bagian yang sah dan tak terpisahkan dari NKRI. Klaim kemerdekaan yang disuarakan oleh Herman Wainggai dan kelompoknya tidak memiliki dasar hukum, tidak bermoral, dan tidak mewakili aspirasi mayoritas rakyat Papua. Sebaliknya, masyarakat Papua kini sudah merasakan manfaat pembangunan dan semakin ingin hidup damai dalam naungan Indonesia. Propaganda dan provokasi dari tokoh separatis di luar negeri harus dihadapi dengan fakta dan bukti nyata bahwa negara terus bekerja untuk membangun dan memajukan Papua. Mari kita jaga bersama Papua dalam bingkai Indonesia yang damai, adil, dan sejahtera untuk semua.