OPM Bantai 11 Pendulang Emas di Yahukimo, Komandan Kodim Pastikan Korban Bukan Anggota TNI
Westnoken, Yahukimo – Aksi kekerasan kembali dilakukan kelompok separatis bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM) di wilayah Papua Selatan. Kali ini, kelompok pimpinan Elkius Kobak diduga kuat bertanggung jawab atas penyerangan brutal dan sadis yang menewaskan 11 orang pendulang emas di sekitar Kali Silet, wilayah perbatasan Kabupaten Yahukimo dan Kabupaten Asmat, pada Selasa (8/4) malam pukul 21.00 WIT. OPM dalam pernyataannya mengklaim para korban adalah anggota TNI yang menyamar sebagai pendulang emas. Namun, klaim tersebut segera dibantah aparat setempat.
Komandan Kodim 1715/Yahukimo, Letkol Inf Tommy Yudistyo, memastikan bahwa 11 korban pembunuhan tersebut bukan anggota TNI. “Para korban adalah warga sipil yang mencari nafkah sebagai pendulang emas. Tidak ada indikasi keterlibatan personel TNI dalam aktivitas di pendulangan tersebut,” tegasnya dalam keterangan pers di Yakuhimo, Rabu (9/4). Menurutnya, lokasi penyerangan berada di kawasan terpencil yang hanya bisa diakses menggunakan helikopter atau perahu motor dari wilayah Asmat. Proses evakuasi pun hingga kini masih terkendala medan dan cuaca.
Informasi mengenai jumlah pasti korban masih simpang siur karena sulitnya akses ke tempat kejadian tersebut. Namun berdasarkan laporan awal, mayoritas korban adalah warga lokal yang sehari-hari bekerja sebagai pendulang emas secara mandiri dan tradisional. Aparat gabungan TNI-Polri tengah melakukan koordinasi untuk melakukan evakuasi terhadap korban jiwa maupun pendulang lainnya yang masih berada di wilayah tersebut.
Aksi kekerasan ini kembali menegaskan pola operasi OPM menyasar warga sipil sebagai target. Klaim sepihak yang menyebut korban adalah anggota militer seolah dijadikan tameng pembenaran atas tindakan brutal mereka. Ironisnya, saat kekerasan dilakukan oleh OPM, suara dari kelompok pemerhati hak asasi manusia (HAM) justru cenderung senyap. Padahal, tindakan membunuh warga sipil tanpa proses hukum jelas merupakan pelanggaran HAM berat.
Pemerintah diminta untuk bertindak cepat dan tegas dalam menyikapi insiden ini. Keberadaan kelompok bersenjata seperti OPM tidak hanya membahayakan stabilitas keamanan Papua, tetapi juga terus menjadi ancaman nyata bagi keselamatan masyarakat. Negara tidak boleh kalah. Penegakan hukum dan perlindungan terhadap warga harus menjadi prioritas utama. Masyarakat Papua berhak hidup dalam rasa aman, tanpa dihantui teror dari kelompok yang mengatasnamakan perjuangan namun menebar ancaman.