Tokoh Masyarakat Papua Tegaskan Dukungan terhadap Tindakan Tegas TNI terhadap OPM
Westnoken, Jayapura – Dalam menghadapi aksi kekerasan yang terus terjadi di Papua, terutama yang dilakukan oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) atau Organisasi Papua Merdeka (OPM), banyak pihak di Papua yang menyuarakan dukungan terhadap penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat keamanan, khususnya TNI. Tokoh masyarakat Papua, Martinus Kasuay, menegaskan bahwa langkah tegas aparat adalah bentuk perlindungan terhadap masyarakat Papua yang selama ini menjadi korban tindakan biadab kelompok separatis. Kasuay mengungkapkan bahwa sudah saatnya ketegasan negara diterapkan untuk menjamin keamanan serta stabilitas, sehingga masyarakat bisa hidup tenang dan merasakan manfaat dari pembangunan yang sedang berlangsung di tanah Papua.
Serangkaian kekerasan yang mengarah pada warga sipil, seperti tragedi di Yahukimo, Papua Pegunungan, telah menggugah kesadaran akan pentingnya kehadiran negara melalui aparat keamanan. Insiden tersebut yang mengakibatkan 12 warga sipil meninggal dunia dan banyak lainnya terluka serta hilang, telah menunjukkan bahwa ketidakmampuan dalam menjaga keamanan dan stabilitas dapat berakibat fatal. Dukungan terhadap tindakan tegas ini juga datang dari kalangan legislatif, seperti yang disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Dewi Asmara, yang mengecam keras aksi kekerasan oleh kelompok bersenjata. Menurutnya, negara harus hadir secara tegas, namun terukur, dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat Papua, yang berhak untuk hidup dalam damai.
Martinus Kasuay mengungkapkan bahwa pihaknya sangat mendukung tindakan aparat keamanan terhadap individu-individu yang terlibat dalam aksi kekerasan terhadap masyarakat sipil. Ia menekankan bahwa kelompok separatis bukan hanya meresahkan, tetapi juga merenggut banyak nyawa tak bersalah serta menghambat proses pembangunan di Papua. Kasuay menegaskan bahwa kehadiran aparat di Papua bukanlah untuk menekan rakyat, melainkan untuk memastikan keamanan dan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk menikmati hasil pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah pusat. Hal ini mencerminkan harapan masyarakat Papua agar keamanan dan ketenangan menjadi prioritas dalam pembangunan di wilayah mereka.
Sejalan dengan pernyataan tersebut, Dewi Asmara juga menggarisbawahi perlunya penguatan peran intelijen TNI untuk mendeteksi potensi ancaman, terutama di wilayah-wilayah yang rawan konflik. Asmara menilai bahwa penegakan hukum terhadap kelompok separatis harus dilakukan dengan pendekatan yang terukur, namun tetap tegas. Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh OPM, seperti yang terjadi di Yahukimo, jelas menunjukkan bahwa ancaman terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat sangat nyata. Oleh karena itu, penguatan sistem intelijen dan kehadiran aparat yang efektif di lapangan sangat diperlukan untuk memastikan ancaman ini bisa segera diatasi.
Kementerian Pertahanan, melalui Kepala Biro Informasi Pertahanan Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, juga mengutuk keras aksi tidak berperikemanusiaan yang dilakukan oleh OPM. Menurutnya, OPM tidak hanya menyasar warga sipil, tetapi juga menyebarkan hoaks untuk membenarkan kekejaman yang mereka lakukan. Tindakan ini, yang sering kali mengklaim bahwa korban adalah agen intelijen, merupakan propaganda yang bertujuan untuk menyesatkan publik. Inkiriwang menegaskan bahwa tindakan OPM harus segera ditindak tegas oleh aparat negara, agar kekejaman ini tidak berlarut-larut dan memberikan dampak negatif terhadap stabilitas dan kesejahteraan masyarakat Papua. Penegakan hukum yang tegas dan berkeadilan menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa Papua dapat berkembang dengan aman dan damai, sesuai dengan cita-cita pembangunan yang diharapkan oleh seluruh rakyat Indonesia.