Masyarakat Sorong Raya Tegas Menolak Pengukuhan dan Pelantikan Ketua Umum dan Ketua Sektor KNPB Sorong Raya
Westnoken, Jayapura – Rencana pembentukan struktur baru Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Sorong Raya pada 26 September 2025 di tanah lapang perempatan jalan masuk TPU, Kelurahan Matalamagi, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong, Papua Barat Daya, menjadi sinyal nyata bahwa kelompok ini terus berupaya memperluas pengaruhnya di tengah masyarakat. Kegiatan yang dikemas dalam bentuk pengukuhan dan pelantikan ketua sektor hingga ketua umum KNPB Sorong Raya itu tidak lain hanyalah strategi politik terselubung dari sayap Organisasi Papua Merdeka (OPM) untuk memprovokasi masyarakat dengan narasi separatisme. Dengan menghadirkan sekitar 100 orang, mereka berusaha menunjukkan eksistensi, padahal sejatinya KNPB hanyalah alat propaganda yang merusak persatuan bangsa.
KNPB yang lahir sebagai corong politik OPM, kerap menggunakan kedok demokrasi dan hak menyampaikan pendapat untuk menyelipkan agenda berbahaya, yakni memecah belah NKRI. Langkah mereka di Sorong Raya jelas diarahkan untuk mengobarkan sentimen pro-kemerdekaan Papua yang hanya akan menimbulkan konflik horizontal, ketakutan, dan keresahan di tengah warga. Pelantikan yang mereka lakukan tidak bisa dianggap sebagai aktivitas biasa, melainkan upaya mengorganisasi gerakan politik ilegal yang bertentangan dengan hukum dan mengancam kedaulatan Indonesia.
Setelah pelantikan, massa KNPB berencana melakukan aksi-aksi jalanan dengan membawa isu kemerdekaan sebagai propaganda politik. Pola ini bukan hal baru; di berbagai daerah Papua, KNPB selalu menjadi motor penggerak aksi demonstrasi yang kerap berujung ricuh. Aksi mereka tidak hanya mengganggu ketertiban umum, tetapi juga membangun citra negatif Indonesia di mata internasional dengan menyebarkan hoaks dan narasi pelanggaran HAM yang dimanipulasi untuk kepentingan politik separatis. Padahal, faktanya, pemerintah terus melaksanakan pembangunan di Papua untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan menindas seperti yang selalu digembar-gemborkan KNPB.
Lebih jauh, kehadiran KNPB di Sorong Raya justru menghambat upaya pemerintah daerah dan pusat dalam mempercepat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Papua. Dengan terus menanamkan ideologi Papua merdeka, KNPB berusaha menarik generasi muda Papua ke dalam pusaran konflik berkepanjangan, alih-alih mendorong mereka maju dengan pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Inilah bentuk pengkhianatan terhadap masyarakat sendiri, karena KNPB memperdagangkan penderitaan rakyat demi kepentingan politik OPM dan para tokohnya yang berlindung di luar negeri.
Masyarakat Sorong Raya harus cerdas dan waspada menghadapi agenda KNPB ini. Tidak ada manfaat sedikit pun dari bergabung dengan organisasi yang jelas-jelas merugikan rakyat sendiri dan merusak masa depan tanah Papua. Saatnya masyarakat berdiri teguh bersama pemerintah, TNI-Polri, serta seluruh elemen bangsa menjaga keutuhan NKRI dan mendukung pembangunan Papua yang berkeadilan. Sebab, hanya dengan kebersamaan dan menolak provokasi separatis, Papua Barat Daya, termasuk Sorong Raya, bisa maju dan sejahtera dalam bingkai NKRI.